Hukuman Disiplin, Hakim Masih Dominan

Jakarta l badilag.net

Mahkamah Agung sangat serius menegakkan disiplin aparat peradilan, khususnya hakim. Sebagai lembaga penegak hukum yang dijadikan project pilot reformasi birokrasi, MA tidak segan-segan memberikan hukuman berat kepada aparatnya yang melakukan penyimpangan.

“Mahkamah Agung tidak main-main dalam menegakkan disiplin hakim dan aparat peradilan,” tandas Ketua MA, Harifin A Tumpa, saat meresmikan Gedung Sekretariat MA, dua pekan lalu.

Keseriusan itu dapat dibaca dari data Badan Pengawasan MA.  Sepanjang Januari hingga Oktober 2010, MA telah menjatuhkan sanksi kepada 172 aparat peradilan.

Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya adalah hakim. Mereka berjumlah 86 orang atau 52 % dari total aparat peradilan yang terkena sanksi. Hukuman disipilin kepada mereka beragam: dari ringan, sedang hingga berat.

“Lima orang hakim telah dipecat karena terlibat suap, mengadili keluarga sendiri, dan berselingkuh. Mereka dibawa ke Majelis Kehormatan Hakim, ujar Ketua MA.

Sedangkan para hakim lainnya ada yang dinonpalukan, dimutasi ke daerah terpencil, serta mendapatkan teguran lisan dan tertulis. “Mereka yang terkena sanksi tunjangan remunerasinya dikurangi,” tutur Harifin.

Di bawah hakim, aparat peradilan yang paling banyak dikenai sanksi adalah PNS. Mereka berjumlah 24 orang. Setelah itu berturut-turut Panitera Pengganti (15), Jurusita /Jurusita Pengganti (15), Panitera/Sekretaris (13), Panitera Muda (9), Wakil Sekretaris (4), Wakil Panitera (3), pejabat struktural (2) dan CPNS (1).

admin pagia: Sumber Badilag.Net

Pembukaan RAKERDA PT dan PTA sewilayah NTB dan Bali

Mataram|www.pta-mataram.go.id,24/11-2010

Mengambil tempat di ruang Selong Narmada Convention Hall Mataram (24/11/2010) telah diselenggarakan acara pembukaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)  Mahkamah Agung RI yang melibatkan para Ketua dan Panitera/Sekretaris pengadilan tingkat pertama umum sewilayah PT Mataram dan pengadilan tingkat pertama agama sewilayah PTA Mataram. Selain itu hadir pula Panitera MARI ,Panitera Muda  bidang perdata MARI,Ketua  dan Wakil Ketua PT Mataram serta Wakil Ketua PTA Mataram. Kegiatan RAKERDA ini diselenggarakan berdasarkan atas surat Sekretaris MARI tanggal 10 Oktober 2010 No. 554 A/SEK/01/X/2010 dan Surat Keputusan Bersama PT dan PTA pada tanggal 16 November 2010 mengenai pembentukan tim pelaksanan RAKERDA.

Dalam sambutannya selaku ketua pelaksana daerah Drs.H.Achmad Hanifah melaporkan bahwa pelaksanaan RAKERDA ini dititik beratkan pada tindak lanjut dan sosialisasi hasil RAKERNAS yang telah berlangsung di Banjarmasin. Kegiatan ini hadiri oleh 48 peserta Ketua dan Panitera/Sekretaris dan 32 peserta Hakim Tinggi dari PT dan PTA sebagai peninjau dalam kegiatan ini.

Sedangkan dalam sambutannya Ketua PT Mataram H.L.Mariyun ,SH.M.Hum. mengatakan bahwa kegiatan RAKERDA ini dilaksanakan serentak pada 4 (empat) Peradilan diseluruh Indonesia dan  dilaksanakan dari tanggal 24-26 November 2010. Penilaian masyarakat akan kinerja peradilan masih rendah, sehingga perlu  kerja keras dan tanggung jawab dari setiap aparat Peradilan untuk melakukan perubahan menuju arah yang lebih positif dimulai dari diri sendiri untuk mendukung upaya Reformasi Birokrasi MA. Selain itu H.L. Mariyun ,SH.MH. mengatakan pelaksanaan tugas pokok masing-masing aparat tidak menyimpang dari tata aturan yang telah dibuat Mahkamah Agung, peningkatan kedisiplinan kerja dan efisiensi penyelesaian perkara.

Panitera MA H.Suhadi,SH. MH.  Dalam sambutannya sebelum membacakan sambutan dari Ketua MA RI mengatakan bahwa upaya Mahkamah Agung RI dalam membangun dan memperbaiki citra peradilan sangat susah. Karena bukan hanya masalah teknis dan administrasi saja namun yang lebih penting adalah membangun kualitas sumber daya manusia yang mampu menjaga dan menjabarkan semangat perubahan MA untuk menjadikan peradilan yang agung. Membacakan sambutan Ketua MA RI untuk RAKERDA Pengadilan seluruh Indonesia H.Suhadi, SH. MH. Mengatakan bahwa RAKERDA adalah tindak lanjut dari hasil RAKERNAS.  Pelaksanaan RAKERDA didasarkan atas pertimbangan :

1.       Sebagai media sosialisasi hasil-hasil RAKERNAS. Sosialisasi ini bukan sekedar fungsi informasi, tetapi sebagai upaya membangun rasa memiliki dan tanggungjawab, untuk melaksanakan dengan baik hasil-hasil kesepakatan RAKERNAS

2.       Sebagai tindak lanjut hasil-hasil RAKERNAS, baik dalam bentuk rumusan kebijakan, pengaturan, pedoman dan petunjuk yang akan menjadi dasar kerja kita di masa-masa mendatang.

Masalah-masalah teknis yang dibahas dalam RAKERNAS, masih sedikti dibanding dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di lapangan, selain itu aspek aparatur yang banyak melakukan pelanggaran baik itu Hakim, Panitera, Pejabat Struktural dan staff dari tahun ke tahun semakin meningkat. Untuk itu kedepan fokus pembinaan tidak hanya pada pengetahuan akan tetapi juga pembinaan dari aspek mental dan spiritualnya.

Terkait dengan Reformasi Birokrasi yang diajukan kepada Menteri Apatarur Negara untuk mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja yang semula 70%, diharapkan akan dinaikkan untuk menjadi 100%. Untuk itu harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, dan itu akan dipaparkan secara lebih rinci dan mendalam  dalam RAKERDA, sehingga seluruh jajaran Peradilan turut serta melaksanakan beberapa program yang telah ditentukan dalam quick wins. Mengakhiri sambutannya membaca sambutan Ketua Mahkamah Agung, Panitera MA H.Suhadi, SH. MH. membuka secara resmi kegiataan Rapat Kerja Daerah Mahkamah Agung sewilayah PT dan PTA Mataram.

Acara yang dimulai pada jam 20.00 WITA sampai dengan jam 22.00 WITA diakhiri dengan pembacaan doa yang dibacakan oleh KPA Karangasem Drs.H.Taufiqurrahman. setelah acara pembukaan selesai dilanjutkan pemberian materi mengenai cetak biru Mahkamah Agung oleh Wakil Ketua PTA Mataram.(AH)

Admin PaGia( Sumber PTA MAtaram.go.id)

Lembaga Luar Negeri Bahas Pengadilan Agama (18/11)

Sekali Lagi, Pengadilan Agama

Dibahas Lembaga Luar Negeri

Jakarta l badilag.net

Untuk kali kesekian, persoalan pengadilan agama diperbincangkan secara serius oleh lembaga luar negeri. Selasa (16/11), di Hotel Nikko Jakarta, Van Vollenhoven Institute menyelenggarakan seminar bertema Akses terhadap Pengadilan Agama. Van Vollenhoven Institute merupakan lembaga penelitian asal Universitas Leiden, Belanda.

Ketua Mahkamah Agung RI, Harifin A Tumpa, menyambut gembira seminar ini. Menurutnya, pemberian keadilan harus dimaknai lebih luas. Dalam konteks Pengadilan Agama yang lebih banyak menangani perkara perkawinan, Harifin berharap pemberian keadilan itu juga dapat menciptakan kesetaraan jender.

“Saya justru khawatir, pemberian keadilan dimaknai secara sempit, hanya berupa proses peradilan,” tutur Ketua MA, ketika menyampaikan pidato pembukaan.

Ward Berenschot, perwakilan Van Vollenhoven Institute, menyatakan bahwa pihaknya sudah 2,5 tahun mengerjakan proyek penelitian tentang akses terhadap keadilan di pengadilan agama. Proyek penelitian ini didukung Kedubes Belanda di Indonesia, UNDP, World Bank dan Bappenas.

“Tujuannya adalah memberikan kontribusi untuk meningkatkan akses keadilan melalui Pengadilan Agama,” kata Berenschot.

Sejauh ini, Van Vollenhoven Institute melihat Pengadilan Agama telah memperlihatkan peranan pentingnya dalam memberi keadilan, khususnya kepada kaum perempuan. Pengadilan Agama dinilai membela hak-hak perempuan, mulai dari perkara perceraian, nafkah anak hingga harta bersama.

Hasil penelitian yang dilakukan Van Vollenhoven Institute sudah dicetak dalam bentuk buku, artikel dan barang cetakan lain. Namun, hal itu dirasa masih terasa kurang. Karena itu, digelarlah seminar untuk membahas hasil penelitian ini.

Seminar ini, kata Berenschot, dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki dampak nyata. “Agar tidak hanya menumpuk di rak-rak perpustakaan,” tuturnya.

Lebih jauh, Berenschot yakin bahwa penelitian seperti ini tidak akan sia-sia. Dia mencontohkan penelitian yang telah dilakukan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). Hasil penelitian yang dilakukan LSM ini telah memberikan perubahan nyata, yaitu makin ditingkatkannya sidang keliling dan perkara prodeo di Pengadilan Agama.

Fokus tiga hal

Seminar kali ini berfokus pada tiga hal: sebelum, saat dan sesudah proses persidangan. Koordinator Nasional PEKKA, Nani Zuminarni, memaparkan kondisi pencari keadilan sebelum membawa perkaranya ke pengadilan agama, melalui makalah berjudul “Akses terhadap Keadilan: Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga di Indonesia.”

Jalannya persidangan di Pengadilan Agama diulas Euis Nurlaelawati. Dosen Fakultas Syariah UIN Jakarta ini menyodorkan analisis kritis dalam makalah berjudul “Interpretasi Hukum Para Hakim di Pengadilan Agama dan Relevansinya dengan Kepentingan Wanita.”

Sementara itu, Stijn van Huis mengupas permasalahan setelah proses peradilan. Peneliti dari Van Valeenhoven Institute ini menghadirkan ringkasan penelitiannya berjudul “Akses Perempuan Terhadap Hak Nafkah Pasca Perceraian: Masalah dengan Pelaksanaan Putusan.

Ketiga paparan tersebut kemudian diulas oleh dua pembahas. Keduanya adalah Dirjen Badilag Wahyu Widiana dan Maria Ulfah dari Fatayat NU.

Para peserta seminar sebagian besar adalah aktivis perempuan. Sejumlah Ketua dan hakim Pengadilan Agama juga hadir. Mereka berasal dari Jabodetabek dan Cianjur. Khusus buat Ketua PA Cianjur, hasil penelitian ini terasa sangat istimewa, karena penelitian memang dilaksanakan di daerah tersebut.

Apresiasi positif

Dirjen Badilag Wahyu Widiana menilai hasil penelitian yang diseminarkan ini sangat berguna buat pengambilan kebijakan. “Untuk membuat sebuah kebijakan, penelitian sangat-sangat perlu. Selama ini kami berkoordinasi dengan para peneliti, supaya hasilnya nyata,” tuturnya.

Dirjen mengatakan, pada tahun anggaran 2011, Pengadilan Agama seluruh Indonesia diberi target untuk membantu 11.000 pencari keadilan yang kurang mampu. Karena pengadilan adalah institusi yang pasif, maka Pengadilan Agama juga tidak boleh mencari atau mengundang orang miskin untuk membawa perkaranya ke Pengadilan Agama.

“Kami mohon partisipasi akademisi dan LSM. Bawa orang miskin ke Pengadilan Agama,” kata Dirjen. Hal ini perlu disampaikan Dirjen, akibat kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, pada tahun anggaran 2010 banyak anggaran bantuan hukum yang tidak terserap. Data mutakhir yang dimiliki Badilag menyebutkan, penyerapan dana untuk perkara prodeo baru 39 persen.

Ketua PA Cianjur, Dudung Abdul Halim, juga memberi apresiasi positif. “Hasil penelitian ini sangat bermanfaat buat kami. Sidang keliling dan perkara prodeo sangat membantu masyarakat pencari keadilan. Selain mendapat anggaran dari Mahkamah Agung melalui Badilag, kami juga mendapatkan bantuan dari Pemkab Cianjur untuk sidang keliling. Bahkan kami akan diberi bantuan mobil operasional,” ujarnya.

admin Pa Gia (Bersumber dari Badilag.Net)